Sejarah Berdirinya Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung

Setelah melalui perjuangan panjang sejak tanggal 12 September 2012, akhirnya pada hari Redite Pahing Wuku Ugu, tanggal 22 Mei 2016 Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung terbentuk dan 100 (seratus) orang tokoh dan bendesa adat Bali yang mewakili krama adat Bali yang ada di Lampung secara aklamasi telah menetapkan Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung yang disebut dengan nama adat Jro Bendesa Agung. Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung selanjutnya disingkat (MAP) adalah organisasi tradisional masyarakat adat Bali yang memiliki asal-usul sebagai landasan historis, hukum adat Bali sebagai landasan hukum materiil dan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 sebagai landasan yuridis formil, dengan tetap berpedoman kepada ajaran “Tri Hita Karana” dan “tatvam asi” sebagai norma agama dan azas“salunglung-sabayantaka, paras-paros sarpanaya dan asah-asih-asuh”sebagai norma adat Bali.(Artikel sejarah secara lengkap bisa dilihat pada profil web)

PARISADA DALAM HEGEMONI POLITIK

,

PARISADA dalam HEGEMONI POLITIK (Studi Empirik: Tentang Kebijakan Parisada di Lampung)   Oleh: Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. Dosen Magister Hukum Program S2 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung   Latar Belakang   Artikel ini sudah pernah dipublikasikan oleh penulis beberapa bulan yang lalu melalui Media Hindu, sepertinya kritik yang penulis sampaikan dalam tulisan ini pimpinan Parisada di Lampung benar-benar tidak bergeming. Berdasarkan ha...

SESANA PEMANGKU & NGANTEB UPAKARA PUJAWALI

,

GAMBARAN UMUM   Materi yang disajikan dalam buku ini adalah pedoman praktis sesana pemangku yang berisi tuntunan etika dan perilaku agar menjadi seorang  pemangku/pinandita yang dapat ditauladani oleh para sisya/penekun spiritual kepemangkuan dan dilengkapi juga dengan petunjuk praktis nganteb upakara pujawali dalam kegiatan piodalan di pura  Dadia/Merajan/Kemulan/Kawitan. Materi-materi yang disajikanini bersumber dari buku C.Hooykaas yang diterjemahkan Suwariyati berjudu...

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DHARMASASTRA

,

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharmasastra merupakan sebuah lembaga non profit yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. LBH Dharmasastra adalah  Lembaga Bantuan Hukum yang didalamnya bernaung Para Advokat/Pengacara atau Paralegal yang professional. Lembaga ini lahir karena adanya sebuah tujuan untuk membantu masyarakat yang tidak  mampu baik secara ekonomi maupun kedudukannya secara strata sosial. Selain itu terdoro...

Oleh : I Ketut Seregig Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung   I. PENDAHULUAN Tatacara pelaksanaan pewiwahan dalam tradisi dan adat-istiadat Bali sangatlah beragam, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis, pelaksanaan upacara perkawinan (pewiwahan) menurut tradisi adat Bali mulai dari tingkat yang paling sederhana hingga pada tingkatan yang paling agung dengan berbagai prosesi atau tahapan kegiatannya akan penulis uraikan prosesi yang paling umum dilak...

«« Sebelumnya    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11      Berikutnya »»
Melasti

Upacara Melasti di Pantai Pasir Putih, peserta Umat Hindu se Provinsi Lampung ...

Baca selengkapnya ››

Tempat Pelaksanaan: Pantai Pasir Putih Lampung Selatan

Diterbitkan pada: , 2017-03-26

Perbaikan Website

20/04/2018 :19:25 BBWI...

Baca selengkapnya ››

Diterbitkan pada: Jum'at, 2018-04-20