Awig Awig

  • 03 Mei 2020

MAJELIS ADAT PEKRAMAN

PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2016

 

Latar Belakang dan Asal-Usul

Om Swastyastu,

Keinginan kami sebagai penggagas berdirinya Majelis Adat Pekraman di wilayah Lampung, agar cita-cita luhur tentang asal-usul untuk mendirikan Majelis Adat Pekraman di Provinsi Lampung ini dapat diwariskan kepada anak cucu kita sebagai penerus tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali di masa mendatang. Sebagai penggagas dan perumus, terlebih dahulu kami ingin menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan ini bukan karena kepentingan pribadi atau golongan dan bukan juga karena konspirasi politik serta hal-hal lain yang berkaitan dengan suksesi yang bersifat individu, tetapi dengan hati yang tulus ikhlas, hanya karena kami ingin meletakan pondasi yang kuat bagi Adat Pekraman, sehingga langkah-langkah yang kami lakukan berguna bagi komunitas suku Bali dalam melestarikan Adat Pekraman yang telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan umat Hindu asal Bali di Provinsi Lampung.

Menurut pandangan kami sistem ini harus kita ikat menjadi satu kesatuan adat yang utuh dalam wadah Majelis Adat Pekraman sebagaimana ia tumbuh di daerah asalnya, yaitu di Bali. Nama Majelis Adat Pekraman adalah nama yang telah diputuskan sebagai wadah adat Bali di Provinsi Lampung. Ada perbedaan kata “adat” dan “desa” yang terdapat dalam Majelis Adat Pekraman (di Lampung) dan Majelis Desa Pekraman (di Bali), keduanya mengandung makna yang sama yaitu suatu wadah yang mengikat komunitas masyarakat adat Bali dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan majelis ini juga bertujuan agar nantinya Majelis Adat Pekraman ini terus berkembang menjadi organisasi yang bersifat Nasional dalam wadah Majelis Adat Pekraman Indonesia.

 

Majelis ini harus tetap tumbuh dan berkembang sebagai salah satu masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam penjelasan pasal 18B UUD 1945, Permendagri dan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, yang intinya memberi pengakuan dan penghormatan kepada sistem masyarakat hukum adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan memberi kedudukan yang sangat kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nama Majelis Adat Pekraman dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan kami kepada asal-usul desa adat Bali yang diawali oleh umat Hindu yang ada di Provinsi Bali dan saat ini umat Hindu asal Bali telah berkembang sebagai bagian dari  masyarakat daerah lain yang ada di seluruh wilayah Nusantara termasuk di Provinsi Lampung, tentu saja sistem adat yang diwariskan leluhur turut terbawa sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan komunitas masyarakat adat Bali. Sedangkan bagi umat Hindu etnis Bali, pemahaman tentang Majelis Adat Pekraman adalah istilah yang sudah sangat populer dan sudah membumi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga secara sosiologis istilah Majelis Adat Pekraman tidak akan menjadi permasalahan sosial yang di nilai berpotensi memecah-belah kerukunan dan kehidupan masyarakat adat Bali di Indonesia.

Demikian juga secara yuridis formal Desa Adat sebagai mana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, telah memberi legitimasi bagi Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, karena Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 secara tegas telah menyatakan tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang desa adat atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

 

Dalam pasal 1 point 1 menyebutkan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasar kan prakarsa masyarakat, hal asal usula, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 4 point a menyatakan:

Pengaturan Desa bertujuan; memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, dalam point b disebutkan; untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketata negaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

 

Dalam pasal 8 ayat (2) dinyatakan:

Bahwa pembentukan Desa sebagaimana dinyatakan dalam pasal (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal-usul, adat-istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

 

Dalam pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan:

Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada a ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat-istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Dan dalam ayat (3) dinyatakan Lembaga Adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat-istiadat masyarakat Desa.

 

Dalam pasal 39 ayat (1) dinyatakan:

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 

 

Dalam pasal 101 ayat (1) dinyatakan:

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan Desa Adat. Dalam ayat (2) dinyatakan; penataan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam poeraturan daerah. Dan peraturn daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran pada batas wilayah.

 

Dalam pasal 103 point d dan e tentang wewenang Desa Adat dinyatakan:

 

Point a menyatakan: penyelesaian sengketa hukum adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak azasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah. Poin b menyatakan: penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan:

Ayat (1) menyatakan: penugasan dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah kepada desa adat meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa adat, pelaksanaan pembangunan desa adat, pembinaan kemasyarakatan desa adat dan pemberdayaan masyarakat desa adat. Kemudian ayat (2) menyatakan: penugasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

 

Dalam pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan:

Ayat (1) menyatakan: ketentuan khusus tentang desa adat sebagai dimaksud dalam pasal 96 sampai dengan pasal 110 hanya berlaku untuk desa adat. Kemudian ayat (2) menyatakan: ketentuan tentang desa berlaku juga untuk desa adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang desa adat.   

 

Gagasan pembentukan Majelis Adat Pekraman di Lampung pada awalnya dicetuskan oleh seorang Ahli Hukum bernama Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. pada tanggal 12 September 2012, dihadapan sebelas tokoh adat terdiri dari para bendesa, ketua dan tokoh adat dari tujuh kabupaten/kota, yaitu:

  1. I Nengah Aryata, SE (Bandar Lampung)
  2. I Made Pasti (Lampung Selatan)
  3. Mangku Misi, S.Pd. (Lampung Tengah)
  4. I Ketut Sukerta (Kota Metro)
  5. I Gusti Putu Mudita (Tulang Bawang)
  6. I Wayan Sudiksa, SIP (Way Kanan)
  7. I Ketut Yorgel (Lampung Timur)
  8. I Putu Suanda (Lampung Timur)
  9. I Ketut Rajin (Lampung Timur)
  10. I Nyoman Gunawan (Lampung Timur) dan
  11. I Nengah Sarwa (Lampung Timur).

Dalam acara“temu tokoh adat”yang diadakan Kampus STAH Lampung, diuraikan tentang perkembangan sistem adat Bali di Provinsi Lampung, yang menurutnya sangat mendesak untuk dibentuk Majelis Adat Pekraman sebagai organisasi tradisional yang menjadi wadah komunitas suku Bali dalam melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang tumbuh dan berkembang di Provinsi Lampung. Pembentukan majelis ini merupakan upaya konstruktif yang dilakukan oleh para tokoh dan pemerhati adat Bali, untuk melindungi umat Hindu dari pelemahan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya akibat pengaruh budaya India yang masif dan issue Hindu global dan back to veda, membuat adat pekraman tak berdaya membendung derasnya pengaruh budaya India yang dianggap oleh kelompok tertentu di lingkungan umat Hindu sebagai ajaran agama yang modern dan praktis.

 

Pada hari Jumat tanggal 15 April 2016, issue Majelis Adat Pekraman diangkat kembali dalam kegiatan pembinaan rohani  bagi personil Polri di Polda Lampung, yang kemudian sepakat agar ditindak lanjuti untuk mengadakan pertemuan dengan para prajuru dan tokoh adat Kota Bandar Lampung. Hadir dalam acara tersebut adalah:

  1. AKBP Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H.
  2. AKBP I Made Rasma, S.Ik, M.Si.
  3. AKBP I Made Kartika, S.H., M.H.
  4. Kompol I Ketut Suma, S.H.
  5. Kompol Ida Bagus Gede Adi Putra, S.Psi, M.Psi
  6. I Gede Suharto, SE
  7. Drs. I Dewa Kadek Artha
  8. I Made Pasti
  9. drh. AA.Oka Mantera
  10. Iptu Pol I Nyoman Parta
  11. Kompol I Gusti Wartana
  12. I Nyoman Jiwa.

Dalam rapat tersebut forum mengevaluasi berbagai issue dan perkembangan kegiatan keagamaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan berhasil menyusun kesepakatan sebagai berikut:

  1. Sepakat untuk membentuk wadah lembaga Desa Adat yang disebut dengan Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung sampai dengan tingkat Desa.
  2. Sepakat secara aklamasi menunjuk saudara Dr. I Ketut Seregig, S.H., M.H. sebagai Ketua Tim Perumus yang bertugas untuk menyusun Awig-Awig Adat Pekraman Provinsi Lampung, yang akan dibahas dalam Paruman Agung Para Bendesa Adat se-Provinsi Lampung, dan kemudian akan ditetapkan sebagai pedoman organisasi Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.

Pertemuan tokoh adat yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2016 tersebut, adalah momentum yang sangat berharga dalam mengembangkan dan melestarikan tradisi, adat-istiadat dalam komunitas masyarakat Hindu untuk menjalankan ajaran Tri Hita Karana. Harapan yang kami gantungkan ini, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 dan pandangan Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, MSi. Guru Besar UNHI Denpasar (2008), yang menyatakan “sistem dan struktur masyarakat Hindu suku Bali dibangun di atas kerangka Tri Hita Karana dan beliau memberikan simpulan bahwa Desa Pekraman merupakan satu kesatuan harmonis dari tiga gatra, yaitu; krama desa sebagai gatra pawongan, yang membutuhkan ruang untuk melakukan aktivitas berupa kewajiban hidup menjalankan dharma sebagai wujud gatra parhyangan, di wilayah desa Pekraman sebagai wujud gatra palemahan”.  

Mempedomani Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 dan pandangan Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, Msi. tersebut, maka ada satu pertanyaan yang perlu dipikirkan bersama; perlukah dibentuk Majelis Adat Pekraman di Provinsi Lampung ? Pertanyaan ini telah memberi motivasi kepada kita semua untuk segera menemukan jawabannya, ternyata pemerintah telah merangkum jawaban yang kita kehendaki melalui UU Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa. Pemahaman tentang asal-usul desa adat kami temukan dalam  buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, M.Si. yang berjudul “Pemberdayaan Desa Pekraman”, yang menyatakan bahwa:

 

Sebelum disebut “desa Pekraman”, sistem adat yang ada di Bali dahulu disebut “Desa Adat”. Awig-awig desa Pekraman dijiwai oleh agama Hindu yang merupakan penjabaran dari falsafah Tri Hita karana, yaitu (1) parhyangan sebagai kongkretisasi tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang mengatur kegiatan manusia dalam melakukan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam yang diwujudkan melalui kegiatan upacara keagamaan; (2) pawongan sebagai perwujudan dari hubungan manusia dengan sesamanya, yang diwujudkan dalam kegiatan sosial keagamaan; (3) palemahan atau wilayah berupa perwujudan hubungan manusia dengan alam yang menjadi tempat pemukiman dan sumber kehidupan masyarakat. Jadi, sistem dan struktur Desa Pekraman masyarakat Hindu suku Bali dibangun di atas kerangka Tri Hita Karana, yang terdiri atas tiga gatra; parhyangan, pawongan dan palemahan. 

Tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa dan pandangan yang disampaikan Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, Msi. intinya sejalan dan searah, bahwa pemerintah menghormati eksistensi masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia dan bertekad melakukan pembinaan, pengembangan dan pelestarian masyarakat adat termasuk masyarakat adat Bali yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam konteks pemberdayaan Desa Pekraman tersebut di atas, Prof. Dr. Ida Bagus Gunadha, Msi. memberi pengertian tentang pemberdayaan sebagai suatu aktivitas untuk menggali dan mengembangkan segala potensi yang ada di Desa Pekraman sebagai satu kekuatan dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pemberdayaan setiap komponen adat dalam membangun eksistensi desa Pekraman. Pemahaman ini sangat penting untuk melihat secara utuh keunggulan desa Pekraman yang dapat diberdayakan, untuk melestarikan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali di Indonesia. Catatan: Agama Hindu bagi orang Bali adalah agama Hindu yang dilaksanakan dalam koridor kebudayaan Bali (Gunadha, 2008: 26).

 

Dasar Hukum eksistensi Majelis Adat Pekraman sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum di Indonesia, tertuang dalam penjelasan umum angka 6 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1979, yang menyatakan:

Bahwa undang-undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup dan berkembang di masyarakat sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional.

Tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1979 ini adalah keluarnya Permendagri Nomor: 11 tahun 1984, yang memberi penekanan lebih substantif terhadap arah dan sasaran pembinaan dan pengembangan adat-istiadat antara lain:

semua usaha atau kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat-istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bentuk komitmen pemerintah untuk mengakui eksistensi adat istiadat yang dinilai oleh pemerintah sangat membantu dan menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan nasional, dibuktikan dengan dikeluarkannya Permendagri No: 3 tahun 1997, tentang pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat di daerah. Selanjutnya pada tahun 2014 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa. Undang-undang ini telah memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi Desa Adat  sebagai susunan masyarakat hukum yang telah ada, tumbuh dan berkembang sebelum kemerdekaan Indonesia.    

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat pekraman memiliki landasan yuridis yang sangat kuat dan jelas, untuk itu kami sebagai penggagas dan penyusun berdirinya Majelis Adat Pekraman di Wilayah Lampung, dengan segenap kemampuan yang kami miliki, mengajak kepada seluruh bendesa adat yang ada di wilayah Lampung untuk menyamakan visi, misi dan pandangan untuk segera membangun kesatuan dan persatuan masyarakat hukum adat yang kita warisi dari para leluhur, dengan membentuk Majelis Adat Pekraman yang dibangun secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang berbasis pada sistem Adat Pekraman yang selama ini telah ada dan berkembang secara alami dalam komunitas Hindu Bali yang ada di desa-desa se-Provinsi Lampung.

Semoga Ida Betara Kuturan sebagai pencipta pertama sistem adat ini yang dilengkapi dengan kahyangan tiga dan Ida Betara Danghyang Dwijendra yang melengkapi dengan Padmasana, memberi anugrah sinar suci-Nya kepada kita, sebagai pengikut-Nya, sehingga ajakan kami ini dapat membangkitkan motivasi saudara-saudara untuk turut serta memberdayakan dan melestarikan Majelis Adat Pekraman di luar Bali khususnya di Wilayah Lampung yang kita cintai.

 

Om, Santih, Santih, Santih, Om

PENGGAGAS & PENDIRI MAJELIS ADAT PEKRAMAN

PROVINSI LAMPUNG

Ketua          :  AKBP Dr. I Ketut Seregig, SH, MH (Tokoh Adat)

Sekretaris    :  I Gede Suharto, SE (Tokoh Agama)

Anggota      :  AKBP I Made Rasma, S.Ik, MSi (Paguyuban ADB)

Anggota      :  AKBP I Made Kartika, SH, MH (Paguyuban ADB)

 

Anggota      :  Kompol IBG.Adi Putra, SPsi, MPsi (Paguyuban)

Anggota      :  Drs. I Dewa Kadek Artha (Bendesa Kota BL)

Anggota      :  I Ketut Sudama, ST, S.Ag.(Kelian Banjar Satria)

Anggota      :  Kompol I Ketut Suma, S.H.(Kelian Banjar Tengah)

Anggota      :  I Ketut Sutika, SH (Kelian Banjar Buana Santi)

Anggota      :  I Ketut Sudiana

Anggota      :  Kompol I Gusti Putu Wartana (Paguyuban ADB)

Anggota      :  drh. A.A Oka Mantera (Tokoh Adat B.Lampung)

Anggota      :  Iptu Pol I Nyoman Parta (Paguyuban ADB)

Anggota      :  I Nengah Aryata, SE (Tokoh Adat B.Lampung)

Anggota      :  I Made Pasti (Tokoh Adat Kab.Lampung Selatan)

Anggota      :  Mangku Misi, S.Pd. (Tokoh Agama Lamteng)

Anggota      :  I Ketut Sukerta (Tokoh Adat Kota Metro)

Anggota      :  I Gusti Putu Mudita (Tokoh Adat Tulang Bawang)

Anggota      :  I Wayan Sudiksa, SIP (Tokoh Adat Lampung Utara)

Anggota      :  I Ketut Yorgel (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota      :  I Putu Suanda (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota      :  I Ketut Rajin (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota      :  I Nyoman Gunawan (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota      :  I Nengah Sarwa (Tokoh Adat Lampung Timur)

Anggota      :  I Nyoman Jiwa (Tokoh Adat Lampung Timur)

 

 

AWIG-AWIG

MAJELIS ADAT PEKRAMAN

PROVINSI LAMPUNG

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

Dalam awig-awig ini yang dimaksud dengan:

  1. Lingkup Majelis Adat Pekraman adalah Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung untuk wilayah Provinsi, Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota untuk wilayah Kabupaten/Kota, Majelis Adat Pekraman Kecamatan untuk wilayah Kecamatan, sedangkan Desa Pekraman tidak disebutkan sebagai majelis, karena secara historis nomen klatur Adat Pekraman tidak berubah.  
  2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
  3. Bupati dan Walikota adalah Bupati dan Walikota yang ada di wilayah Lampung.
  4. Camat adalah Camat yang ada di wilayah Kabupaten/ Kota di wilayah Lampung.
  5. Bendesa Adat adalah Ketua Adat yang memimpin dalam wilayah desa dan atau yang disebut nama lain, yang keanggotaannya terdiri dari Banjar Pekraman, menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. 
  6. Kelihan Banjar adalah ketua adat yang memimpin satu kelompok umat Hindu dalam satu dusun/lingkungan yang ada di wilayah desa, memiliki visi dan pandangan yang sama untuk mencapai tujuan bersama yang menjadi bagian dari sistem pemerintahan desa yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
  7. Palemahan adalah batas wilayah adat pekraman yang meliputi wilayah Provinsi Lampung, wilayah Kabupaten/ Kota, wilayah Kecamatan dan wilayah Desa dan atau yang disebut nama lain, yang menjadi wilayah Desa Pekraman sesuai dengan ruang lingkup wilayah pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi satu kesatuan struktural yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
  8. Krama Desa adalah mereka yang terikat dalam ikatan banjar, menjadi anggota dari desa adat yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama Hindu, menyatukan diri menjadi satu ikatan adat pekraman desa, yang berada dalam satu wilayah pemerintahan desa tertentu dan atau yang disebut dengan nama lain, dengan azas salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, asah-asih-asuh dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan awig-awig yang ditetapkan oleh adat pekraman desa dan atau yang disebut dengan nama lain.
  9. Krama Banjar adalah mereka yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama Hindu yang berada di satu wilayah tertentu dalam satu wilayah pemerintahan desa, menyatukan diri menjadi ikatan Banjar Adat Pekraman dengan azas salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya, asah-asih-asuh, dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan awig-awig yang ditetapkan oleh Banjar Adat Pekraman.
  10. Pengempon adalah umat Hindu yang berada di wilayah Adat Pekraman, mempunyai ikatan lahir dan batin berdasarkan agama Hindu yang diikat dalam Banjar Pekraman atau Adat Pekraman Desa, yang menyungsung Pura Kahyangan Tiga dan/atau pura kahyangan yang ada di wilayah Adat Pekraman, yang bertanggung jawab untuk memelihara dan merawat serta melaksanakan setiap kegiatan upacara di pura kahyangan tersebut.
  11. Paguyuban adalah mereka yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama Hindu yang berada disatu wilayah desa adat, yang menyatukan diri menjadi satu kelompok paguyuban atas dasar suka-duka, memiliki tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Paguyuban.
  12. Penyungsung adalah mereka yang mempunyai ikatan lahir batin berdasarkan agama Hindu dan menjalin ikatan dalam Banjar Pekraman atau Adat Pekraman Desa, yang memiliki kewajiban untuk bersembahyang di Pura yang diempon dan berpartisifasi dalam pemeliharaan dan pelaksanaan upacara keagamaan di pura tersebut.
  13. Awig–awig adalah peraturan yang ditetapkan oleh Adat Pekraman dan/atau Banjar Pekraman yang disahkan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, sesuai dengan struktur dan tanggungjawabnya secara kelembagaan, dan dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tri Hita Karana sesuai dengan desa, kala, patradesa mawacaranagara mawatata dan dharma agama.
  14. Prajuru adalah mereka yang ditunjuk sebagai pengurus Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, pengurus Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, pengurus Majelis Adat Pekraman Kecamatan, dan pengurus Adat Pekraman yang ada di desa dan atau yang disebut dengan nama lain, pengurus Banjar Pekraman untuk wilayah dusun/lingkungan yang ada di wilayah desa/kampung/ kelurahan.  
  15. Paruman adalah rapat permusyawaratan Adat Pekraman, Banjar Pekraman dan Paguyuban adat yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam mengambil keputusan/ kebijakan, yang terdiri dari paruman agung, paruman majelis dan paruman adat.
  16. Paruman Agung adalah pemegang keputusan tertinggi dalam sistem adat pekraman, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat Nasional.
  17. Pecalang adalah petugas keamanan tradisional yang dibentuk oleh Majelis Adat Pekraman atau Paguyuban Adat yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Adat Pekraman atau melaksanakan pengamanan pada waktu kegiatan-kegiatan upacara keagamaan.
  18. Pengayoman adalah memberi perlindungan kepada krama desa Pekraman atau anggota paguyuban.
  19. Pemberdayaan adalah upaya aktif yang dilakukan Majelis Adat Pekraman Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam ruang lingkup wilayah Lampung, dalam rangka mengembangkan, membangun eksistensi adat agar berperan positif dalam pembangunan daerah Lampung.
  20. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai adat dan budaya Bali dan adat budaya Hindu antara lain Hindu Jawa, terutama dalam menjaga nilai etika, moral dan peradaban masyarakat yang merupakan inti adat-istiadat sebagai tradisi dalam sistem masyarakat hukum adat, agar keberadaannya tetap terjaga secara berkesinambungan dan lestari.

 

Pasal 2

Dasar dan Tujuan

  1. Dasar Hukum Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:
  1. Pancasila
  2. UUD 1945
  3. UU Nomor: 6 tahun 2014, tentang Desa
  4. Hukum Adat Bali
  1. Tujuan didirikannya Majelis Adat Pekraman adalah:
  1. Majelis Adat Pekraman adalah wadah organisasi Adat yang ada di wilayah Lampung, wilayah Kabupaten/ Kota dan wilayah Kecamatan yang merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia.
  2. Memberikan pengayoman terhadap organisasi Adat Pekraman yang ada di wilayah Lampung.
  3. Melindungi eksistensi organisasi adat Pekraman yang ada di wilayah Lampung dari ancaman kemerosotan nilai-nilai tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali.
  4. Memberdayakan dan melestarikan tradisi adat-istiadat dan hukum adat Bali serta sistem Adat Pekraman sebagai warisan leluhur yang tidak ternilai, yang dilandasi oleh azas; paras-paros sarpanaya, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka dan asah, asih, asuh.
  5. Menjaga persatuan kesatuan krama adat, memelihara kedamaian dan ketentraman dalam suatu wilayah Adat Pekraman dan lingkungan sekitarnya, guna memotivasi kelancaran pembangunan di Desa, demi suksesnya pembangunan daerah Lampung.
  6. Meningkatkan kesejahteraan bersama krama adat dengan cara mengembangkan sistem koperasi yang selama ini dijadikan sebagai salah satu usaha Adat Pekraman dalam mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan.
  7. Menggali peluang, kesempatan dalam setiap kegiatan usaha dalam meningkatkan kesejahteraan dan sistem perekonomian keluarga krama adat.
  8. Mengupayakan agar pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mengakui dan menghormati eksistensi Majelis Adat Pekraman di Lampung secara yuridis formal dan tercatat pada lembaran peraturan daerah sebagai peraturan daerah.

 

Pasal 3

Visi dan Misi

  1. Visi Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:
  1. Membangun persatuan dan kesatuan antar dan intern masyarakat adat dalam mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan dengan prinsip saling asah-asih-asuh.
  2. Menjalin persaudaraan antar masyarakat adat yang ada dilingkungan desa adat untuk bersama-sama membangun persatuan dan kesatuan bangsa keamanan lingkungan, saling hormat-menghormati antar warga dan desa adat dan saling membantu dengan mengamal kan prinsip gotong-royong untuk mensukseskan penyelenggaraan pembangunan desa yang di program kan pemerintah.
  1. Membantu menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di lingkungan internal masyarakat adat dan/atau sengketa yang terjadi dengan komunitas masyarakat adat lainnya yang ada di wilayah desa, dengan berpedoman kepada asas-asas musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian dan ketentraman bagi pihak-pihak yang bersengketa.
  2. Misi Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:
    1. Menjalin komunikasi yang baik antar masyarakat adat yang satu dengan adat lainnya di dalam satu komunitas adat Bali.
    2. Menjalin komunikasi yang baik antar masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya yang ada di lingkungan pemerintahan desa untuk hidup damai dalam bingkai toleransi kehidupan sosial masyarakat adat.
    3. Melaksanakan kegiatan adat secara terencana dengan melakukan kunjungan persaudaraan, dalam rangka acara-acara tradisi adat yang diselenggarakan oleh masyarakat adat.
    4. Melaksanakan kegiatan adat melalui tradisi saling berkunjung di lingkungan pengurus adat, baik pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa Adat.   

Pasal 4

Lambang

Lambang Majelis Adat Pekraman dibuat diatas kain berwarna hitam berukuran 70 cm x 108 cm dengan rumbai-rumbai berwarna kuning emas, lambang berbentuk kembang astadala (teratai daun delapan) berwarna putih, di dalamnya terdapat Ongkara berwarna hitam yang dilingkari oleh rantai tidak terputus berwarna merah.

 

Pasal 5

Setempel

Setempel Majelis adat Pekraman berbentuk bulat adalah sebagai berikut:

 

  menyesuaikan dengan lambang MAP

 

BAB II

PARHYANGAN, PAWONGAN DAN PALEMAHAN

 

 

Bagian Pertama

Parhyangan

 

Pasal 5

(1)   Hubungan antara manusia sebagai krama adat dengan Tuhan, wajib dilaksanakan secara harmonis disebut sebagai hubungan yang berkaitan dengan parhyangan.

(2)   Pura kahyangan yang berstatus sebagai Kahyangan Tiga dan/atau Kahyangan Desa serta Kahyangan Jagat yang disungsung oleh anggota Majelis Adat Pekraman, menjadi tanggung jawab secara materiil dan immateriil dari krama Adat Pekraman dan anggota Paguyuban, yang pelaksanaan nya diatur dalam awig-awig Adat Pekraman.

 

(3)   Pura Kahyangan Jagat Kerthi Bhuana Bandar Lampung yang berstatus sebagai Pura Kahyangan Jagat di Provinsi Lampung, wajib disungsung oleh seluruh krama Adat Pekraman se-Provinsi Lampung, dalam pemeliharaannya dikoordinasikan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung dengan Majelis Adat Pekraman Kota Bandar Lampung.

(4)   Pura Kahyangan yang berstatus sebagai Pura Kahyangan Jagat di Wilayah Kabupaten/ Kota wajib disungsung oleh seluruh krama adat yang ada di wilayah Kabupaten/Kota dan dalam pemeliharaannya dikoordinasikan sepenuhnya oleh Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota dengan Parisada Kecamatan.   

 (5)  Parhyangan adalah Pura yang dijadikan sebagai tempat suci oleh umat Hindu di wilayah Adat Pekraman untuk memuja Ida Sanghyang Widhi Wasa. Pemeliharaan pura ini wajib dilaksanakan secara bersama oleh krama Adat Pekraman dan umat Hindu lainnya yang ada di wilayah tersebut atas dasar toleransi dan kerukunan serta saling hormat menghomati dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan NKRI 

Bagian Kedua

Pawongan

 

Pasal 6

(1)   Hubungan intern krama disebut pawongan.

(2)   Krama yang bertempat tinggal di wilayah Banjar lama dalam wilayah Adat Pekraman, kemudian masuk menjadi krama banjar ditempat yang baru sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam awig-awig banjar, yang bersangkutan disebut sebagai warga banjar baru.  

(3)   Krama Adat Pekraman yang telah mempunyai ikatan kahyangan tiga/kahyangan desa dan tinggal di wilayah Adat Pekraman atau Banjar Pekraman lain, sebagaimana dimaksud ayat (2), tetap memiliki ikatan parhyangan, pawongan dan palemahan di tempat tinggalnya yang lama, sedangkan hak dan kewajiban krama Adat tersebut dikoordinasikan oleh Prajuru Adat Pekraman kedua belah pihak.

(4)   Krama Adat Pekraman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat melepaskan dan atau tetap menjadi anggota krama Adat Pekraman pada wilayah Adat Pekraman ditempat yang lama, sedangkan hak dan kewajibannya diatur dalam awig-awig berdasarkan koordinasi kedua Adat Pekraman dan kesanggupan dari krama Adat Pekraman.

(5)  Krama Adat Pekraman sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) pasal ini di dalam wilayah Adat Pekraman yang baru disebut sebagai krama dura desa.

(6)   Krama Adat Pekraman yang tinggal dalam satu wilayah desa bersama-sama dengan umat lainnya, wajib menjaga hubungan kekerabatan dalam rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), saling hormat-menghormati dan menjaga kedamaian serta menjunjung tinggi azas persatuan kesatuan yang dilandasi dengan ajaran tat tvam asi.

 (7)  Tata cara dan syarat-syarat untuk menjadi Krama dalam wilayah Adat Pekraman diatur dalam awig-awig Adat Pekraman masing-masing.

 

Bagian Ketiga

Palemahan

 

Pasal 7

(1)   Hubungan krama dengan lingkungan dalam wilayah Adat Pekraman disebut dengan Palemahan.

(2)   Palemahan Adat Pekraman merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas tertentu dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa.

(3)   Perubahan palemahan dalam wilayah Adat Pekraman dilakukan berdasarkan kesepakatan para prajuru Adat Pekraman yang berbatasan, melalui keputusan paruman Majelis Adat Pekraman Kecamatan dan perubahan tersebut dilaporkan kepada Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota secara berjenjang untuk dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah daerah.

 

BAB III

NAMA ORGANISASI, KEDUDUKAN, STRUKTUR,  

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

 

Pasal 8

Nama Organisasi dan Kedudukan

  1. Nama organisasi di wilayah Provinsi adalah Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, yang berkedudukan di Kota Bandar Lampung sebagai ibu kota Provinsi Lampung.
  2. Nama organisasi di wilayah kabupaten/kota adalah Majelis Adat Pekraman kabupaten/ kota, berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.
  3. Nama organisasi di wilayah kecamatan adalah Majelis Adat Pekraman Kecamatan, yang berkedudukan di wilayah Kecamatan. 
  4. Nama organisasi di wilayah Desa dan/atau disebut dengan nama lain, adalah Adat Pekraman, yang berkedudukan di wilayah desa dan/atau disebut dengan nama lain

 

Pasal 9

Struktur Kepengurusan

Struktur Kepengurusan Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung terdiri dari:

  1. Satu orang Ketua merangkap sebagai Ketua Majelis Hakim  Perdamaian, yang bertanggungjawab atas seluruh bidang kegiatan meliputi; bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.  
  2. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Upacara Keagamaan (Panca Yadnya).
  3. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang organisasi, hukum dan sengketa adat.
  4. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang sosial budaya dan pemberdayaan krama adat.
  5. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Ekonomi, Keuangan, Usaha Koperasi dan usaha-usaha lainnya 
  6. Satu orang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, merangkap Sekretaris Majelis Hakim Perdamaian.
  7. Satu orang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara.

 

Pasal 10

Struktur Kepengurusan Majelis Adat Pekraman Kabupaten/ Kota terdiri dari:

  1. Satu orang Ketua merangkap sebagai Ketua Majelis Hakim Perdamaian, yang bertanggungjawab atas seluruh bidang kegiatan meliputi; bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.   
  2. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Upacara Keagamaan (Panca Yadnya).
  3. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang organisasi, Hukum dan sengketa adat.
  4. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang sosial budaya dan pemberdayaan adat.
  5. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Ekonomi, Keuangan, Usaha Koperasi dan usaha-usaha lainnya.
  6. Satu orang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, merangkap Sekretaris Majelis Hakim Perdamaian.
  7.   Satu orang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara.

 

Pasal 11

Setruktur Kepengurusan Majelis Adat Pekraman Kecamatan terdiri dari:

  1. Satu orang Ketua merangkap sebagai Ketua Majelis Hakim Perdamaian, yang bertanggungjawab atas seluruh bidang kegiatan meliputi; bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.   
  2. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Upacara Keagamaan (Panca Yadnya).
  3. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang organisasi, hukum dan sengketa adat.
  4. Satu orang wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang sosial budaya dan pemberdayaan adat.
  5. Satu orang Wakil Ketua merangkap Anggota Majelis Hakim Perdamaian, yang mengurusi Bidang Ekonomi, Keuangan, usaha Koperasi dan usaha-usaha lainnya.
  6. Satu orang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris, merangkap Sekretaris Majelis Hakim Perdamaian.
  7. Satu orang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara.

 

Pasal 12

Struktur Kepengurusan Adat Pekraman yang ada di Desa terdiri dari:  

  1. Satu orang Ketua merangkap sebagai Ketua Majelis Hakim Perdamaian, yang bertanggung jawab atas seluruh bidang kegiatan meliputi; bidang keagamaan (Panca Yadnya), bidang organisasi, hukum, sengketa adat, bidang ekonomi, keuangan, usaha koperasi dan usaha-usaha lainnya.
  2. Dua orang wakil Ketua merangkap anggota Majelis Hakim Perdamaian.
  3. Satu orang Sekretaris dan satu orang Wakil Sekretaris merangkap Sekretaris Majelis Hakim Perdamaian.
  4. Satu orang Bendahara dan satu orang Wakil Bendahara.

Pasal 13

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Majelis

Tugas dan tanggungjawab Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah:

  1. Menyusun, menetapkan dan mengesahkan awig-awig yang akan dijadikan sebagai pedoman kerja bagi prajuru Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  2. Mengesahkan awig-awig Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Adat Pekraman.
  3. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan yang berkaitan dengan upacara dewa yadnya dan bhuta yadnya dalam lingkup Provinsi Lampung, sesuai dengan sastra agama dan tradisi dan adat-istiadat.
  4. Mewakili dan bertindak atas nama majelis melakukan tindakan hukum di dalam peradilan atas persetujuan Paruman Prajuru Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  5. Menyelenggarakan sidang perdamaian dalam upaya majelis menyelesaikan sengketa adat yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Hakim Perdamaian pada tingkat kabupaten/kota.
  6. Memberi penghargaan, gelar adat bagi orang-orang yang di nilai berjasa dalam menegakan dharma dan telah berbuat kebajikan untuk kemajuan perkembangan adat-istiadat dan agama Hindu, yang ditetapkan/diputuskan dalam paruman agung Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung dan ditindak lanjuti dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Majelis.
  7. Mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan harta kekayaan adat, usaha koperasi dan segala jenis usaha yang dijalankan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung. 
  8. Menyusun juklak/juknis, HTCK, Job Discription Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  9. Melaksanakan pembinaan organisasi, tradisi, adat-istiadat, hukum adat, dan seni budaya Bali baik secara langsung atau secara berjenjang sesuai dengan wilayah dan tanggung jawab nya masing-masing.
  10. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, meliputi; pelatihan pemangku, serati banten, sangging, undagi, koperasi dan  organisasi adat, organisasi kepemudaan (Karang Taruna).
  11. Memberikan pembinaan terhadap majelis tingkat kabupaten/kota dan kecamatan terkait dengan tatacara penyelesaian sengketa adat yang berpedoman pada hukum adat Bali, yurisprudensi yang dilandasi oleh azas-azas; desa mawacara dan nagara mawatata serta mengusahakan agar penyelesaian berjalan damai, penuh kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.
  12. Menyalurkan aspirasi krama adat terutama dalam kaitannya dengan pengembangan tradisi, adat-istiadat dan seni budaya serta turut serta berperan aktif dalam mensukseskan program-pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung terutama dalam hal pelaksanaan sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
  13. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya, Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Ketua yang diberi nama adat Jro Bendesa Agung.
  14. Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi atau Jro Bendesa Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu 4 orang wakil, 2 orang sekretaris dan 2 orang bendahara, yang diangkat berdasarkan ketentuan dan tatacara yang diatur dalam awig-awig Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  15. Ketua Majelis Adat Pekraman Provinsi atau Jro Bendesa Agung wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas nya dihadapan paruman agung para bendesa adat se Provinsi Lampung minimal satu tahun sekali.
  16. Dalam akhir masa jabatannya Ketua Majelis Adat Pekraman  Provinsi atau Jro Bendesa Agung membuat laporan pertanggungjawaban Pengurus Majelis untuk masa bhakti sebagaimana diatur dalam masa jabatan pengurus.

Pasal 14

Tugas tanggungjawab Majelis Adat Pekraman Kabupaten/ Kota adalah:

  1. Memberikan persetujuan atas awig-awig yang diusulkan secara berjenjang oleh Desa Pekraman yang ada di wilayah kabupaten/kota.
  2. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan antar Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam awig-awig Majelis Adat Pekraman Kabupaten/kota.
  3. Mewakili dan bertindak atas nama Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota untuk melakukan tindakan hukum di dalam peradilan atas persetujuan Jro Bendesa Agung secara lisan atau tertulis dalam Paruman Bendesa Adat se Kabupaten/ Kota.
  4. Mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan harta kekayaan (asset) dan segala jenis usaha yang dilakukan oleh Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota.
  5. Melaksanakan Juklak dan Juknis, HTCK, Job Discription Madat Pekraman Kabupaten/Kota yang telah disahkan oleh Jro Bendesa Agung.  
  6. Melaksanakan pembinaan organisasi adat meliputi bidang; adat-istiadat, hukum adat, ekonomi dan koperasi yang ada di wilayah Madat Pekraman Kabupaten/Kota.
  7. Menyelesaikan sengketa adat yang tidak selesai pada tingkat kecamatan, berdasarkan hukum adat Bali dan yurisprudensi yang dilandasi oleh azas-azas; desa mawa cara nagara mawa tata dan mengusahakan penyelesaian tersebut berjalan damai, penuh kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.
  8. Membina Majelis Adat Pekraman ditingkat Kecamatan dalam memelihara, mengembangkan dan melestarikan tradisi, adat-istiadat, dan seni budaya Bali yang menjadi warisan leluhur didasarkan azas paras paros sarpanaya, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka,asah-asih-asuh.
  9. Menjaga persatuan dan kesatuan krama Adat Pekraman dalam rangka memelihara kedamaian krama di wilayah Kabupaten/Kota, guna memperlancar pembangunan yang ada di wilayah Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota.
  10. Menyalurkan aspirasi krama desa pekraman, terutama dalam hal memajukan adat-istiadat dan seni budaya Bali, dan turut berperan aktif dalam mensukseskan program pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan di wilayah Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota.  
  11. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya Majelis Adat Pekraman Kabupaten/ Kota dipimpin oleh seorang Ketua yang diberi nama jabatan adat Jro Bendesa Madya.
  12. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Ketua Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, Jro Bendesa Madya dibantu oleh 4 orang wakil, 2 orang sekretaris dan 2 orang bendahara yang diangkat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam awig-awig.
  13. Ketua Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota atau Jro Bendesa Madya wajib menyampaikan laporan kegiatan nya dihadapan paruman majelis Pengurus Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota dalam waktu satu tahun sekali.
  14. Dalam akhir masa jabatan Ketua Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota, Jro Bendesa Madya wajib membuat laporan pertanggungjawaban untuk masa bhakti sebagai mana diatur dalam masa jabatan pengurus.

 

Pasal 15

Tugas dan tanggungjawab Majelis Pekraman Kecamatan adalah:

  1. Memberikan persetujuan awig-awig yang diusulkan secara berjenjang oleh Desa Pekraman yang ada di wilayah majelis kecamatan.
  2. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan sesuai dengan tradisi, adat-istiadat dan awig-awig yang berlaku di wilayah Majelis Adat Pekraman Kecamatan.
  3. Mewakili Majelis Adat Pekraman Kecamatan atas persetujuan dan saran dari Bendesa Madya untuk melakukan tindakan hukum di dalam peradilan atas nama Majelis Adat Pekraman Kecamatan.  
  4. Mengurus, mengatur dan mengelola harta kekayaan yang dimiliki oleh Majelis Adat Pekraman Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam awig-awig dan ketentuan khusus yang dibuat untuk kegiatan tersebut.
  • Melaksanakan Juklak/Juknis, HTCK dan Job discription Majelis Adat Pekraman Kecamatan yang telah disahkan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  1. Menyampaikan petunjuk-petunjuk majelis atasan kepada majelis dibawahnya secara berjenjang atau langsung bila diperlukan, meliputi: bidang organisasi, adat-istiadat, sosial budaya, ekonomi, keuangan, koperasi dan hukum adat.
  2. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di lingkungan Majelis Adat Pekraman Kecamatan, yang berpedoman pada hukum adat Bali dan yurisprudensi yang dilandasi oleh azas-azas desa adat, desa mawacara, nagara mawa tata dan mengusahakan agar penyelesaian tersebut berjalan damai, penuh kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.
  3. Memelihara, mengembangkan melestarikan adat-istiadat, hukum adat dan sistem Desa Pekraman yang menjadi warisan leluhur yang tidak ternilai berdasarkan pada azas; paras-paros sarpanaya, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka, asah-asih-asuh.
  4. Menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara kedamaian wilayah Majelis Adat Pekraman Kecamatan dan lingkungan sekitarnya, guna meningkatkan kelancaran dan suksesnya pembangunan Majelis Adat Pekraman di wilayah Kecamatan.
  5. Menyalurkan aspirasi krama desa pekraman di wilayah Majelis Adat Pekraman Kecamatan, terutama dalam hal memajukan adat-istiadat dan seni budaya serta berperan aktif mensukseskan program pemerintah daerah maupun pusat yang ada di wilayah Majelis Adat Pekraman Kecamatan terutama pelaksanaan sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
  6. Ketua Majelis Adat Pekraman Kecamatan diberi nama adat Jro Bendesa Alit, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan kewajibannya dihadapan paruman setahun dalam satu kali.  
  7. Dalam akhir masa jabatannya Jro Bendesa Alit membuat laporan pertanggungjawaban pengurus untuk masa bhakti sebagaimana diatur dalam masa jabatan pengurus.

 

Pasal 16

Tugas dan tanggungjawab Adat Pekraman Desa adalah:

  1. Menyusun awig-awig yang dibahas dan diputuskan dalam paruman krama adat pekraman, dihadiri oleh seluruh krama adat dan/atau menggunakan sistem keterwakilan berdasarkan kesepakatan bersama.
  2. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di wilayah desa pekraman sesuai dengan tradisi, adat-istiadat dan awig-awig yang berlaku dalam wilayah adat pekraman.
  3. Mewakili adat pekraman atas persetujuan dan saran dari Bendesa Alit untuk melakukan tindakan hukum di dalam peradilan.
  4. Mengurus, mengatur dan mengelola harta kekayaan yang dimiliki adat pekraman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam awig-awig dan ketentuan khusus yang dibuat untuk kegiatan tersebut.
  5. Melaksanakan Juklak/Juknis, HTCK dan Job discription adat pekraman yang telah disahkan oleh Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung.
  6. Menyampaikan petunjuk-petunjuk majelis atasan kepada krama adat meliputi, bidang organisasi, adat-istiadat, sosial budaya, ekonomi, keuangan, koperasi dan hukum adat.
  7. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dilingkungan adat pekraman, yang berpedoman pada hukum adat Bali dan yurisprudensi yang dilandasi azas desa mawacara, nagara mawatata dan mengusahakan agar penyelesaian tersebut berjalan damai, penuh kesadaran yang dilandasi ajaran dharma.
  8. Memelihara, mengembangkan melestarikan adat-istiadat, dan seni budaya dalam Adat Pekraman yang menjadi warisan leluhur berdasarkan azas paras-paros sarpanaya, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka, asah-asih-asuh.
  9. Menjaga persatuan dan kesatuan, memelihara kedamaian wilayah adat pekraman dan lingkungan sekitarnya, guna meningkatkan kelancaran dan suksesnya pembangunan di wilayah adat pekraman.
  1. Menyalurkan aspirasi krama desa pekraman, terutama dalam hal memajukan adat-istiadat dan seni budaya serta berperan aktif mensukseskan program pemerintah daerah maupun pusat yang ada di wilayah adat pekraman, terutama pelaksanaan sistem demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
  2. Bendesa Adat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tugas dan kewajibannya dihadapan paruman dua kali dalam setahun.   
  3. Pada akhir masa jabatannya Bendesa Adat membuat laporan pertanggungjawaban pengurus untuk masa bhakti sebagaimana diatur dalam masa jabatan pengurus.

 

BAB IV

WEWENANG, SYARAT-SYARAT DAN TATACARA

PEMILIHAN PRAJURU/KRAMA  

 

Pasal  17

  1. Wewenang Majelis Adat Pekraman ditetapkan secara berjenjang mulai dari Adat Pekraman Desa dan/atau yang disebut dengan nama lain, sampai pada tingkat Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
    1. Menjadi Hakim Perdamaian dan menyelenggarakan persidangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa adat sesuai dengan lingkup wilayah             Adat Pekraman yang dilakukan secara berjenjang.
    2. Menyelenggarakan persidangan untuk menentukan pembagian harta gono-gini (druwe gabro) dan harta warisan yang ditinggalkan oleh seorang suami yang telah meninggal dunia.
    3. Menyelenggarakan persidangan untuk mengesahkan perkawinan dan/atau persidangan untuk mengetahui perceraian atas kehendak suami/isteri tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.
    4.  Menyelenggarakan persidangan untuk menentukan hak asuh dalam suatu perceraian yang dikehendaki oleh suami/isteri.
    5.  Mengadakan upacara sudhiwadani atas permohonan seseorang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada Bendesa Adat atau Ketua Majelis, dengan melampirkan surat pernyataan di atas meterai 6000.              
  2. Membuat keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayah adat pekraman atau di wilayah majelis pada tingkat yang lebih tinggi. terutama yang terkait dengan pembangunan pura kahyangan.
  3. Membina dan memelihara kerukunan, toleransi antar krama adat dengan umat lainnya dalam bingkai toleransi antar umat beragama.
  4. Melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu, termasuk langkah-langkah hukum yang bertanggung jawab apabila prajuru adat berdasarkan kewenangannya sudah tidak mampu menyelesaikan sengketa adat yang sedang ditangani.

 

Pasal  18

Syarat-Syarat Menjadi Prajuru/Krama

(1)   Syarat-syarat menjadi prajuru Majelis Adat Pekraman Provinsi Lampung, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Adat Pekraman diatur sebagai berikut:

a. Sehat jasmani dan rohani.

b. Beragama Hindu dan dalam ikatan keluarga Hindu yang utuh (isteri, anak beragama Hindu).

c. Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam bidang adat-istiadat dan agama Hindu.

 

d. Berprilaku patuh dan taat terhadap awig-awig adat, jujur dan konsisten.

e.  Memiliki jiwa pengabdian tinggi dalam memajukan kepentingan krama adat dalam mengemban ajaran agama Hindu, dan memiliki motivasi untuk pengembangan dan          pelestarian tradisi, adat-istiadat dan seni budaya Bali yang diwariskan leluhur.

f. Menjadi pelopor dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat, dalam rangka pengamalan, pemberdayaan, pelestarian adat-istiadat, dan seni budaya Bali.

 

 (2)  Syarat-syarat menjadi Krama Adat adalah:

a.  Beragama Hindu.

b.  Bertempat tinggal di wilayah adat pekraman tertentu.

c.  Telah berkeluarga dan atau janda/duda/bujangan.

d.  Bersedia mentaati awig-awig yang telah ditetapkan oleh Adat Pekraman.

 

 (3)  Syarat-syarat menjadi Krama Banjar adalah:

a.  Beragama Hindu.

b.  Bertempat tinggal di wilayah banjar adat tertentu.

c.  Telah berkeluarga dan atau janda/duda/bujangan.

d.  Bersedia mentaati awig-awig yang telah ditetapkan oleh Banjar Pekraman.

 

Pasal  19

Tatacara Memilih Prajuru/Pengurus

(1)  Tatacara pemilihan Bendesa Agung diatur dalam tata tertib sebagai berikut:

a.     Sebelum memilih Bendesa Agung, calon Bendesa Agung diusulkan terlebih dahulu sebagai kandidat oleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah bendesa adat yang hadir dalam Paruman Agung dan telah  dinyatakan quorum sesuai dengan ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disepakati, atau dapat disepakati dengan sistem keterwakilan melalui pengurus Majelis Adat Pekraman Kabupaten/Kota yang menjadi peserta paruman, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib pemilihan Jro Bendesa Agung.

b.    Dalam proses pemilihan calon yang memperoleh suara tertinggi minimal 50% plus satu dari jumlah quorum, dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pemilihan dan berhak dikukuhkan oleh majelis adat sebagai Jro Bendesa Agung.

c.     Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan sebagai Jro Bendesa Agung dan dinyatakan terpilih secara aklamasi dan kemudian dikukuhkan sebagai Jro Bendesa Agung.

d.    Apabila dalam proses pemilihan diikuti minimal 3 orang calon, kemudian tidak ada yang memperoleh suara minimal 50% plus 1, maka dua calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon yang akan maju dalam proses pemilihan selanjutnya.

e.     Pemilihan dilakukan secara bebas, langsung, umum dan rahasia, dalam rangka menjamin kemurniannya dalam memberikan dukungan kepada kandidat yang disukai, sehingga ketua terpilih nantinya memiliki akuntabilitas yang dapat dibanggakan.

f.     Calon Jro Bendesa Agung yang diusulkan oleh krama, harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam awig-awig ini, apabila calon ternyata tidak memenuhi syarat, ketua panitia berwenang melakukan langkah-langkah bijaksana, antara lain; melakukan paruman terbatas dengan para pihak untuk mengambil keputusan yang terbaik dan memberikan penjelasan serta saran kepada calon yang tidak memenuhi syarat-syarat pencalonan agar yang bersangkutan memahami ketentuan/tatatertib yang telah ditetapkan.

(2)   Tata cara dalam pemilihan Bendesa Madya diatur dalam tata tertib sebagai berikut:

 

a.  Sebelum memilih Jro Bendesa Madya, calon Bendesa Madya diusulkan terlebih dahulu sebagai kandidat oleh sekurang-kurangnya 20% dari jumlah bendesa adat yang hadir dalam Paruman Madya dan telah dinyatakan quorum sesuai dengan ketentuan tata tertib pemilihan yang telah disepakati, atau dapat disepakati dengan sistem keterwakilan melalui pengurus Majelis Adat Pekraman Kecamatan dan/atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam tata tertib pemilihan Jro Bendesa Madya.

b.  Dalam proses pemilihan calon yang memperoleh suara tertinggi minimal 50% plus satu dari jumlah quorum, dinyatakan sebagai pemenang dalam proses pemilihan dan berhak dikukuhkan sebagai Jro Bendesa Madya.

c.  Apabila calon hanya satu, maka langsung ditetapkan sebagai calon terpilih yang dikukuhkan secara aklamasi sebagai Bendesa Madya.

d.  Apabila dalam proses pemilihan diikuti minimal 3 orang calon, kemudian tidak ada yang memperoleh suara minimal 50% plus 1, maka dua calon yan

  • 03 Mei 2020